PDM Kabupaten Tuban - Persyarikatan Muhammadiyah

 

Kiprah Muhamadiyah telah dimulai sebelum berdirinya Negara ini. Muhammadiyah adalah salah satu komponen bangsa yang masih ada sampai hari ini, yang ikut merintis kemerdekaan, ikut memerdekakan, ikut memberi landasan yang kuat bagi tegakya negeri ini. 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Nadjib Hamid (Wakila Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tomur) pada acara tabligh akbar bersama warga Muhammadiyah Palang dalam rangka Milad Muhammadiyah ke 109 H/106 M di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Ahad (9/12/2018)

 

“Tokoh-tokohnya terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk dasar Negara Pancasila. Kibagus Hadi Kusumo yang baru saja dikuhukan sebagai Pahlawan Nasional adalah salah seorang dari sedikit orang yang meletakkan dasar Negara Indonesia. “ ucapnya

 

Dia mengatakan bahwa, Muhammadiyah terus berkontribusi melalui pendidkan, kesehatan dan social, hingga ribuan lembaga pendidkan dimiliki oleh Muhammadiyah, lembaga kesehatan termasuk panti-panti asuhan.

 

“Hanya saja belakangan ini banyak pihak yang merasa paling Indonesia, menepuk dada sambil mengatakan Saya Indonesia, saya Pancasial, NKRI harga mati, tetapi tidak berbuat apa-apa, bahkan malamnya berjudi, mengembangkan prostitusi dan seterusnya.” Kata dia

 

Pada saat yang sama kata dia, Muhammadiyah dituduh sebagai pihak yang Nasionalis tetapi juga dituduh sebagai sarang teroris. “Perekmbangan terakhir dengan peledakan bom di Surabaya, menjadi pembicaraan di mana-mana, dan yang dikasi garis tebal adalah bahwa di antara anak-anak yang terlibat itu adalah mereka yang dididik di sekolah Muhammadiyah.”

 

Sementara itu kata Nadjib Hamid bahwa, orang-orang yang melakukan kekacauan di Papua tidak ada yang menyebut mereka sebagai teroris, meskipun membunuh sekian banyak orang.“Membunuh aparat keamanan dan juga orang-orang sipil tapi tidak ada satupun yang menyebut mereka adalah teroris.” 

 

Dia menengarai bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka jika dakwah Muhammadiyah terus berkembang. Berbagai cemooh, berbagai tuduhan dialamatkan pada Muhammadiyah belakangan ini. Tidak cukup hanya di situ, ada orang-orang yang by design secara sengaja ingin menghambat dakwah Muhammadiyah ini, bahkan bila perlu penghadangan dilakukan dengan cara yang konstitusional.

 

“Contoh nyata adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, dalam undang-undang itu mengatur pengelolaan rumah sakit, salah satu pasalnya berbunyi bahwa rumah sakit swasta bisa didirikan oleh badan hukum yang hanya mengurus rumah sakit” ujarnya

 

Jika pasal ini diberlakukan, maka menurutnys amal usaha kesehatan Muhammadiyah baik rumah sakit maupun klinik secara konstitusional akan dinyatakan illegal karena Muhammadiyah bukang hanya mengurus kesehatan tetapi juga mengurus pendidikan, mengurusi pengajian, mengurusi ekonomi dan itu menurut undang-undang tersebut menyalahi aturan.

 

“Undang-Undang itu dibuat pemerintah dan anggota  DPR, yang nyata-nyata sekali jika diterapkan, maka rumah sakit Muhammadiyah Tuban dan klinik-klinik di daerah ini, termasuk rumah sakit Aisyiyah di berbagai penjuru negeri, termasuk rumah sakit NU sekalipun akan otomatis bubar jika Undang-Undang itu diberlakukan.” Tuturnya

Oleh karenanya kata Wakli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tersebut bahwa Muhammadiyah melakukan perlawanan secara konstitusional yang disebut dengan Jihad Konstitusi, yaitu mengajukan gugatan di MK. “Bahwa, pasal-pasal yang digugat oleh Muhammadiyah itu dinyatakan tidak berlaku, Muhammadiyah dimenangkan dan dinyatakan tidak berlaku.”

 

“Menurut kajian lembaga hukum Muhammadiyah bahwa, ada ratusan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang sama sekali tidak memihak pada rakyat ataupun umat salah satunya tentang air yang sangat menguntungkan pihak asing, Muhammadiyah menggugat dan menang lalu menginspirasi lahirnya Suli5.”tambah dia

 

Undang keormasan juga tak jauh beda menurut dia. Di salah satu poin disebutkan bahwa jika ada salah satu anggota organisasi kemasyarakatan yang diketahui melakukan makar, gerakan terorisme, maka organisasi yang menaungi bisa dibubarkan. 

 

“Undang-undang ini sangat berbahaya karena kalau kita ngomong anggota organisasi, kita pasti tidak bisa mengontrol semuanya, sangat mungkin ada orang yang disusupkan untuk merusak organisasi itu.” Ucapnya

 

Kata dia, Negara ini didirikan bukan oleh partai-partai yang sok gagah mengatakan dirinya paling NKRI. Tidak satupun partai yang ikut mendirikan republik ini. Oleh karen itu kata dia, Muhammadiyah memasuki usia 106 tahun ini, perlu spirit baru yang kemudian dirumuskan dalam rapat konsolidasi tingkat nasional awal Maret lalu yang disebut dengan Jihad Politik.

 

“Muhammadiyah memandang tidak cukup jihad dilakukan pada ujung akhir ketika ada Undang-Undang bermasaalah dan digugat oelah Muhammadiyah lalu menang tetapi dicuekin dianggap tidak ada. Muhammadiyah merasa belum cukup melakukan jihad di hilir, melalui jihad konstitusi.” Pungkasnya

 

Jihad politik tidak dimaksudkan untuk mengubah wajah Muhammadiyah menjadi partai politik, namun kata dia, tetapi lebih peduli lagi terhadap perkembangan politik Nasional. 

 

“Oleh karena itu, jihad politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mendorong kader-kadernya agar lebih pro aktif, warga Muhammadiyah tidak boleh diam apa lagi golput kalau ada pemilu. Jika golput, maka yang memilih adalah orang-orang yang belum tercerahkan. “ Ucapnya

 

Mengingat 2019 nanti adalah pemilu serentak, dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tantangan bagi Muhammadiyah, karena selama ini Muhammadiyah oleh kekuatan politik lain dianggap sebagai kelompok kecil. Buktinya kata dia, di mana-mana Muhammadiyah dianggap oleh orang luar identik dengan PAN. Di daerah manapun orang akan melihat bahwa, Muhammadiyah besar atau tidak, diukur dari berapa jumlah anggota dewan dari PAN.

 

“Betapapun Muhammadiyah menjaga hubungan dengan berbagai partai, tetap saja ada rasa yang berbeda, ini soal rasa tidak bisa diprediksikan secara matematik, jaga hubungan yang baik terhadap semua, utamanya partai utama itu, karena akhirnya Muhammadiyah diukur dengan berapa orang yang duduk di anggota dewan.” 

 

Oleh karena itu kata dia. Muhammadiyah bermaksud mengirimkan kader-kadernya untuk ikut bertanding dan berlaga dalam pemilu 2019 nanti. Hal tersebut perlu dunkungan dari warga dan simpatisan Muhammadiyah. 

 

Iwan Abdul Gani 

 

Foto Kegiatan